Senin, 19 November 2012

AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

 AKTUALISASI PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM ERA GLOBALISASI

PEMBAHASAN
Suatu dasar dari satu negara akan kuat, apabila dasar Negara tersebut berasal dari Negara itu sendiri dan melekat didalam diri bangsa tersebut. Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang bukan hasil plagiat dari dasar Negara luar. Tetapi, Pancasila terlahir asli dari sejarah masyarakat Indonesia dengan melaui proses yang panjang dan penuh perjuangan untuk merdeka. Pancasila tercipta dari pengalaman bangsa Indonesia atau dengan kata lain unsur-unsur Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu karena Pancasila merupakan penceminan dari kepribadian bangsa Indonesia. Unsur-unsur Pancasila terdapat didalam berbagai agama dan kepercayaan, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Oleh karena itulah berkembang nilai-nilai antara lain nilai moral. Dalam isis Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya, Pancasila yang merupakan satuan dari sila-silanya harus menjadi sumber nilai, kerangka berfikir, serta asas moralitas bagi pembangunan. Nilai-nilai Pancasila diungkapkan dalam 2 (dua) nilai, yaitu antara lain :
1. Mempunyai kedudukan nilai, norma, dan moral dalam masyarakat
2.  Nilai-nilai Pancasila dalam Sosio-Budaya Bangsa Indonesia






Aktualisasi Pancasila ada dua macam, yaitu : aktualisasi objektif dan subjektif.
1.   Aktualisasi objektif adalah aktualisasi pancasila dalam aspek – aspek kenegaraan, diantaranya dalam hal kelembagaan Negara baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu, aktualisasi objektif juga meliputi bidang lain seperti bidang politik, ekonomi, dan hal yang berkaitan dngan Undang – undang, hankam, dan bidang – bidang kenegaraan lainnya.
2.   Aktualisasi subjektif adalah aktualisasi yang meliputi pengamalan pancasila pada setiap induvidu masing – masing yang berbeda. Kaitannya dengan nilai moral yang berhubungan dengan sosialisasi dalam masyarakat. Aktualisasi objetif ini tidak terkecuali bagi warga Negara biasa, penyelenggara Negara, aparat Negara, atau pnguasa Negara sekalipun.
Akan tetapi Pancasila yang sekarang melanda bangsa Indonesia adalah cermin dari kegagalan bangsa Indonesia memahami dari dampak globalisasi sebagai bentuk baru dari perkembangan dunia.
2.1 BIDANG POLITIK:
Pancasila merupakan model atau pola berpikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk bangsa. Pancasila yang merupakan satuan dari sila-silanya harus menjadi sumber nilai, kerangka berfikir, serta asas moralitas bagi pembangunan. Aktualisasi pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi secara obyektif dan subyektif. Aktualisasi pancasila secara obyektif yaitu aktualisasi pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan Negara, bidang politik, bidang ekonomi dan bidang hukum. Sedangkan aktualisasi pancasila secara subyektif yaitu aktualisasi pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.9 Para founding father kita dengan cerdas dan jitu telah merumuskan formula alat perekat yang sangat ampuh bagi negara bangsa yang spektrum kebhinekaannya teramat lebar (multfi-facet natio state) seperti Indonesia. Alat perekat tersebut tiada lain daripada Pancasila yang berfungsi pula sebagai ideologi, dasar negara serta jatidiri bangsa. Pancasila tidak akan dapat memberi manfaat apapun manakala keberadannya hanya bersifat sebagai konsep atau software belaka. Untuk dapat berfungsi penuh sebagai perekat bangsa, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala tingkat kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pancasila), dan dalam segala aspek meliputi politik, ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya. Landasan aksiologis (sumber nilai) system politik Indonesia adalah dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV “….. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab. 11. Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagiseluruh rakyat indonesia”.Sehingga system politik Indonesia adalah Demokrasipancasila. Dimana demokrasi pancasila itu merupakan system pemerintahan dari rakyatdalam arti rakyat adalah awal mula kekuasaan Negara sehingga rakyat harus ikut sertadalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-cita. Organisasi sosial politik adalahwadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengankeahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur-unsur dalamorganisasi sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikutipedoman pengamalan Pancasial agar berkepribadian Pancasila karena mereka selainwarga negara Indonesia, juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segalakendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akanterwujud. Nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat:1. kebebasan, terbagikan/terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan;2. kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat , kontrol publik;3. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas- luasnya;4. supremasi hukum; Begitu pula standar demokrasinya yang :1. bermekanisme ‘checks and balances’, transparan, akuntabel,2. berpihak kepada ‘social welfare’, serta3. meredam konflik dan utuhnya NKRI. perbaikan moral tiap individu yang berimbas pada budaya anti-korupsi sertamelaksanakan tindakan sesuai aturan yang berlaku adalah sedikit contoh aktualisasiPancasila secara Subjektif. Aktualisasi secara objektif seperti perbaikan di tingkatpenyelenggara pemerintahan. Lembaga-lembaga negara mesti paham betul bagaimana
12. bekerja sesuai dengan tatanan Pancasila. Eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harusterus berubah seiring tantangan zaman. Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi pancasila dan mekanismeUndang Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaandiantara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita-cita demokrasi dankemerdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorakabsoluth karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebih (The Real Executive ) yangmelahirkan budaya Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisismultidimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan. Ini bisa dilihat betapa banyaknya pejabat yang mengidap penyakit “amoral”meminjam istilah Sri Mulyani-moral hazard. Hampir tiap komunitas (BUMN maupunBUMS), birokrasi, menjadi lumbung dan sarang “bandit” yang sehari-hari menghisapuang negara dengan praktik KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sejak Republik Indonesia berdiri, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme selalumuncul ke permukaan. Bermacam-macam usaha dan program telah dilakukan oleh setiappemerintahan yang berkuasa dalam memberantas korupsi tetapi secara umum hukumanbagi mereka tidak sebanding dengan kesalahannya, sehingga gagal untuk membuatmereka kapok atau gentar. Mengapa tidak diterapkan, misalnya hukuman mati ataupenjara 150 tahun bagi yang terbukti. Para elit politik dan golongan atas seharusnya konsisten memegang danmengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Dalam era globalisasi saatini , pemerintah tidak punya banyak pilihan. Karena globalisasi adalah sebuah kepastiansejarah, maka pemerintah perlu bersikap. ”Take it or Die” atau lebih dikenal denganistilah ”The Death of Government”. Kalau kedepan pemerintah masih ingin bertahanhidup dan berperan dalam paradigma baru ini maka orientasi birokrasi pemerintahanseharusnya segera diubah menjadi public services management..
Landasan sistem politik Negara Indonesia adalah Pembukaan UUD 1945, yaitu pada alenia 4 yang berbunyi  “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemasusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia”  jadi system politik Indonesia adalah demokrasi. Dimana demokrasi Pancasila adalah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa demokrasi berasal dari rakyat dan rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan guna mewujudkan cita-cita bangsa bersama. Untuk mecapai pengembangan dan pembangunan bidang politik harus berdasarkan pada hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia. Selain sistem politik Negara, Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik Negara.  Demi kelompok mereka atau partai – partai mereka, mereka rela menghalalkan semua cara untuk mempertahankan kekuasaan, untuk memperkuat mereka dalam tujuan kekuasaan penuh terhadap Negara. Dan akhirnya semua itu menyebabkan kepentingan rakyat dan kepentingan ansional terabaikan begitu saja.
Dalam penyelenggaraan Negara yang menyimpang dari UUD 1945 dan ideologi Pancasila mengakibatkan tidak seimbangnya kekuasaan yang dimiiki lembaga atau partai – partai Negara. Yang lebih besar akan mendapat banyak dukungan, tapi yang kecil akan tersingkirkan. Kekuasaan yang berlebih melahirkan budaya untuk Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Bisa dilihat diberbagai media, banyak pejabat yang tertangkap karena korupsi. Pejabat yang seharusnya memikirkan tentan kemajuan negara tetapi mereka malah menghisap uang Negara Nilai demokrasi politik yang terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Demokrasi yang berdasarkan semangat dari UUD 1945 adalah untuk kepentingan semua rakyat bukan indivdu ataupun kepentingan kelompok.
2.2 BIDANG EKONOMI
Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun adanya persaingan ekonomi tapi tetap dalam konsep tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang berbahaya, mengkhawatirkan, bahkan mematikan. Maka dari itu para pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya diharuskan tidak melakukan persaingan bebas, walaupun hanya sebagian yang akan mendapat keuntugan lebih besar dari yang lain. Hal ini dilakukan agar tidak ada yang saling menjatuhkan karena salah paham dalam interaksi antar pelaku ekonomi dan juga demi keuntungan bersama. Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dimensi lainnya. Ketidakseimbangan ekonomi dunia akan melahirkan bentuk - bentuk perlawanan masyarakat yang merasa terssisihkan dan tersingkirkan, serta beranggapan bahwa terbentuk dibawah Negara-negara maju dan mereka tidak bisa mensejajarkan diri mereka dengan Negara–negara maju yang besar dan memiliki kekuasaan yang tinggi. Dan bisa saja hal tersebut akan menimbulkan berbagai bentuk – bentuk perlawanan dari internal dan eksternal yang mengalami konflik berkepanjangan. Indonesia sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber ekonomi berupa sumber daya alam yang melimpah dan sangat strategis harus mampu mengelola juga memanfaatkan segala kelebihan yang mereka miliki bukan untuk dijual atau dibiarkan saja tapi dijaga dan digunakan dengan baik. Di era global ini, Indonesia harus mampu masuk dan berkembang menjadi pelaku ekonomi, bukan hanya sebagai penonton dan menjadi konsumen dalam perekonomian global. Ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik yang bertujuan pada kesejahteraan seluruh rakyat secara luas. Maka dari itu sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan yang kuat. Tujuan ekonomi adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan manusia, sehingga harus menghindarkan diri dari pengembangan ekonomi yang menampilkan persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada manusia berupa penindasan atas manusia satu dengan lainnya. Akhir-akhir waktu ini, ekonomi kita digoncangkan oleh turunnya nilai mata uang kita. Goncangan ini berimbas pada seluruh rakyat Indonesia karena harga- harga kebutuhan sehari-hari menjadi semakin naik tapi disamping itu pendapatan tidak bertambah. Kondisi ini yang menjadi salah satu masalah yang sering dialami Indonesia sejak dahulu. kondisi ini juga sampai sekarang masih terus menghantui masyarakat, dan belum bisa ditetapkan kapan kondisi ini tidak lagi mengahampiri Indonesia. Kondisi ini tidak hanya Negara kita yang mengalaminya. Negara-negara yang terkenal dengan ekonomi yang berhasil dan pengolahan ekonomi yang baik pun tak luput dari kondisi ini. Dari kejadian ini, bisa kita ambil sebuah pernyataan, bahwa kita sedang memasuki dunia yang lain atau berbeda dari dunia yang selama ini kita kenal. Ekonomi dunia akan menyatu. Kekuatan ekonomi dari suatu bangsa tak lagi menjadi urusan sendiri bangsa tersebut, tetapi juga ada kekuatan lain di luar sana. Krisis ekonomi terbesar yang dialami Indonesia sepanjang sejarah bangsa Indonesia Orde Baru dan Orde Lama yang dialami sekarang ini telah mencuatkan tuntutan reformasi total dan mendasar (radically). Rakyat menuntut hak-hak mereka yang belum mereka terima dan dapatkan dari pemimpin Negara tercinta mereka. Mulai dari cara yang halus, bahkan dengan car yang radical dengan emosi yang tinggi yang sudah lama mereka tahan. Kebijakan perekonomian yang merata, sehingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Dan rakyatlah yang selalu menjadi korban kegagalan kebijakan pemerintah.



2.3 BIDANG SOSIAL BUDAYA
Perkembangan dunia yang tanpa batas pasti akan ada sisi positif dan negatif dari dampak yang timbul dari dalam maupun luar. Terlihat jelas dari perubahan gaya hidup yang lebih bebas dari sebelumnya. Hal ini tampak sangat berpengaruh dalam perubahan gaya pada masyarakat yang lebih modern, budaya asli akan mulai ditinggalkan dan bahkan musnah.
Sikap masyarakat yang membanggakan Negara luar akan menyebabkan mereka menjadi konsumtif dengan budaya luar. Nilai lokal dan asli yang dipertahankan sampai saat ini, yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat kini sudah tergeser.
Sikap yang harus diterapkan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan budaya mereka sendiri dari budaya luar agar tidak punah dalam menghadapi globalisasi adalah sebagai berikut:
• Pertama, gaya hidup masyarakat perlu diperhatikan. Gaya hidup mereka harus berdasarkan dengan nilai, dan norma yang berlaku. Terutama cara berpakaian, berbicara, pergaulan, dan kebiasaan – kebiasaan yang memiliki dampak negatif harus ditinggalkan. Melalui pendididkan formal dan nonformal bisa mengarahkan mereka agar tetap mempertahankan dan menyelaraskan budaya mereka dengan luar agar budaya lokal tak tergantikan atau hilang.
•  Kedua, sikap individualisme perlu diperhatikan juga. Hal ini agar tidak mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia, karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang biasa bergotong royong dan kekeluargaan dalam bersosialisasi dimasyarakat.
•  Ketiga, pengaruh sikap yang lebih mementingkan nilai materi daripada yang lainnya, karena bertolak belakang dengan isi dari Pancasila yang menjunjung keadilan dan moralitas yang tinggi, bisa disebut juga dengan materialistis.
Di dalam sila ke-4 Pancasila mempunyai makna yang terkandung di dalamnya nilai yang lebih mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih didahulukan ketimbang kelompok atau organisasi lainnya. Sila ini menghargai dan menjunjung tinggi sikap etis berupa tanggung jawab yang harus dilaksanakankan, sebagai amanat atau sebuah titipan yang besar dari seluruh rakyat dengan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab ini ditujukan kepada manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini juga mengandung pengakuan dari nilai - nilai kebenaran dan keadilan dalam membentuk kehidupan yang bebas, adil dan sejahtera.
2.4 BIDANG HUKUM
Peranan Pancasila di bidang hukum adalah sebagai pedoman dari segala sub sistem di bidang hukum, baik substansi hukum; struktur hukum maupun budaya hukum.
Pancasila dipandang sebagai sebuah alat pemersatu bangsa dalam era pasca kemerdekaan. Dipertegaskan untuk mengembalikan kedudukan, peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia beserta semua wawasan nasional yang terdapat dipenjabaran isi dari Pancasila.
Yang perlu diingat dari Negara kita tercinta ini adalah Indonesia merupakan negara hukum, itu berarti semua yang tinggal di Indonesia baik warga Negara Indonesia asli maupun pendatang, juga baik rakyat maupun pemimpin Negara harus tunduk dan patuh pada hukum. Dan hukum di Indonesia haruslah ditegakkan secara tegas, tapi dijalani dengan jujur, bijaksana dan adil, supaya negeri ini akan damai, tentram, aman dan sentosa. Namun saat ini sistem penegakkan hukum di negeri ini belum bisa dijalankan dengan sebaik - baiknya dan itu dikarenakan para penegak hukum yang masih belum bisa secara tegas menegakkan hukum kepada pelaku – pelaku yang melanggar hukum. Hanya dengan materi para pelanggar hukum bisa dengan bebas keluar dari jerat hukum yang ada dinegara ini. Yang seharusnya mereka mendekam dipenjara bertahun – tahun karena perbuatan mereka, tapi mereka bisa dengan leluasa pergi untuk liburan bahkan sampai keluar negeri. Seperti kasus Gayus sang pelaku korupsi yang bisa bebas berkeliaran ke berbagai negeri dengan keluarganya disaat kasus hukumnya sedang dalam proses untuk diungkap kebenarannya.
Disamping itu penjarapun bisa disulap menjadi sebuah kamar dengan fasilitas hotel bintang 5 dengan barang – barang yang mewah di dalamnya, yang membuat orang betah atau tidak merasa seperti sedang dalam masa hukuman merupakan juga salah satu penyimpangan dalam penegakkan hukum di Negara ini. Itu semua adalah bukti yang jelas dari ketidaktegasan yang dilakukan para penegak hukum. Hanya dengan uang mereka dapat dibebaskan dengan aman. Dan jika yang tak punya uang mereka akan tetap ditahan.
Dalam kondisi ini sama seperti seleksi alam, siapa yang kuat dia yang menang dan siapa yang lemah dia yang kalah. Orang-orang yang KKN dihukum dengan waktu yang cepat. Tapi pelaku pencurian yang hasilnya tidak sebesar para koruptor dihukum dengan kurun waktu yang lama.
Sungguh tragis hkum dinegara ini. Dan seharusnya pemimpin Negara bisa tegas memperingati para penegak hukum yang tidak menjalani hukum dengan baik. Karena jika dibiarkan akan menghambat kemajuan Negara ini karena hukum di Negara ini sangat lemah dan para pelanggar hukum Negara – Negara lainpun semakin berani untuk bersembunyi di Negara kita karena mereka anggap Negara kita tak akan bisa menangkap.mereka karena penegak hukumnya mudah ditaklukan.

0 komentar:

Poskan Komentar

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review